fbpx
Ambangdotco Ambangdotco Berita Terkini Bolmong Raya

KPU Boltim Usulkan Honor Badan Adhoc Pemilukada Naik 64 Persen

Honor Badan Adhoc Pemilukada 2020

Ambangdotco, BOLTIM – Memasuki tahapan pelaksanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) maupun Gubernur dan Wakil Gubernur pada 1 Oktober mendatang, ada kabar gembira bagi siapapun yang tertarik melamar sebagai badan adhoc penyelenggara Pemilukada.

Pasalnya, KPU Boltim tengah memperjuangkan usulan kenaikan honor penyelenggara Pemilukada Kabupaten dan Provinsi. Hal ini ditegaskan Sekretaris KPU Boltim, Arfan Palima, kala ditemui di ruang kerjanya, Selasa (03/09/2018).

“Bersama-sama komisioner, kami sementara memperjuangkan usulan kenaikan honorarium penyelangga Pemilukada Bupati dan Gubernur. Karena nilainya sangat berbeda dengan jumlah saat penyelenggaraan Pemilu Legislatif lalu,” kata Arfan.

Ia mengaku, kenaikan honorarium badan adhoc penyelenggara Pemilukada mengacu pada usulan saat rapat koordinasi anggaran pemilukada di Jogja, dan dihadiri 270 daerah yang akan melaksanakan tahapan Pemilukada serentak baru-baru ini.

“Estimasi biaya honorarium berkisar 64 persen dibanding honorarium pemilu pada April silam. Kenaikannya cukup signifikan. Itu sesuai permintaan dan kesepakatan saat rakor bersama 270 penyelenggara pemilu se-Indonesia di Jogja lalu,” terang Arfan.

Lebih lanjut, dijelaskan Arfan, permintaan kenaikan honorarium tersebut dilatarbelakangi berbagai insiden pada Pemilu Legislatif. Ini juga sekaligus mendorong kinerja para penyelenggara pemilu di lapangan. “Banyak insiden kemarin saat tahapan pemilu digelar. Makanya, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan kedepan, honor mereka dinaikkan. Supaya juga, ini dapat memotivasi peningkatan kinerja mereka,” paparnya.

Di pihak lain, Arfan menguraikan, jumlah honor yang akan diterima jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bervariasi.

Ia mencatat, biaya honor PPK lalu hanya Rp1.850.000, kini naik menjadi Rp.2.850.000. Begitupun dengan PPS dulu hanya Rp.900 ribu, naik sebesar Rp.1.600.000. Kemudian PPDP hanya menerima Rp.800 ribu, naik sekitar Rp.1.500.000. Sedangkan KPPS, dari Rp.550.000 menjadi Rp.1.250.000.

Hal serupa juga berlaku bagi jajaran di bawah ketua badan adhoc penyelenggara Pemilukada, yang meliputi sekretaris, staf hingga anggota. “PPK untuk anggota berubah jadi Rp.2.600.000, sekretaris naik Rp.2.300.000, bendahara Rp.2.300.000 serta staf hanya Rp.1.850.000. PPS anggota akan menerima Rp.1.550.000, sekretaris Rp.1.500.000, staf sebesar Rp.1.450.000. PPDP naik sebesar Rp.1.500.000. Kemudian KPPS, anggota naik sebesar Rp.1.250.000, pengamanan dan satlinmas Rp.1.100.000,” urai Arfan.

Menurutnya, usulan standar biaya honorarium badan adhoc 2020 ini masih menunggu keputusan KPU RI yang mengacu pada Keputusan Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Dalam Negeri RI. “Kisaran itu kita ambil standar ketua badan adhoc. Ini yang jadi pertimbangan usulan biaya honorarium kita tambah dalam pengajuan dana Pemilukada bersama pemerintah daerah. Tapi semua menunggu ketetapan dari KPU RI,” tandasnya.

Terkait tahapan rekrutmen badan adhoc Pemilukada Boltim, tambah dia, KPU setempat berencana membuka pendaftaran PPK pada Januari 2020. Sebaliknya, rekrutmen PPS sendiri usai penjaringan PPK. “Honor berlaku sejak mereka dilantik. PPK resmi dijaringan pada Januari serta PPS mulai Februari 2020,” pungkasnya. Nda