fbpx
Ambangdotco Ambangdotco Berita Terkini Bolmong Raya

KPU Boltim Ikut Rakor Anggaran Pilkada Serentak di Jogja

Rakor Dana Pilkada Serentak

Ambangdotco, BOLTIM – KPU Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mengikuti Rapat Koordinasi terkait persiapan penyusunan anggaran Pilkada  serentak 2020. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Sahid Jaya Yogyakarta, tanggal 22 sampai 25 Agustus 2019.

Rakor tersebut digelar oleh KPU Republik Indonesia, mengundang ketua dan anggota komisioner yang membidangi divisi perencanaan, serta Sekretaris KPU kabupaten dan kota se-Indonesia yang menyelenggarakan Pilkada tahun 2020. Yaitu 224 Kabupaten, 37 Kota, dan 9 Pemilihan Gubernur.

Peserta Rakor mengikuti pmbahasan beberapa regulasi terkait Pilkada di antaranya; Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota, juga Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 54 tahun 2019 tentang  Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur,  Bupati dan Walikota yang bersumber dari APBD.

Peraturan Mendagri nomor 54 tahun 2019 mengatur mekanisme pendanaan, mulai dari proses penyusunan anggaran,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan dan pertanggungjawaban.

Dalam rilisnya, Ketua KPU Boltim, Jamal Rahman Iroth, mengatakan, bagi Boltim, kegiatan pemilihan bupati bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Anggaran Pilkada dirancang oleh KPU, kemudian dibahas bersama pemerintah daerah.

“Usulan anggaran dari KPU akan dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kemudian hasil pembahasan itu dirumuskan dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yang akan ditandatangani oleh Bupati dan Ketua KPU. Penandatangan NPHD juga diatur jadwalnya yaitu paling lambat satu bulan sebelum tahapan pemilihan dimulai,” terang Jamal.

Menurut dia, jika pencarian secara bertahap, maka dalam ketentuan Permendagri itu paling sedikit 40 persen dari total anggaran, dan tahap kedua paling sedikit 50 persen dilakukan pada 4 bulan sebelum hari pemungutan suara,  tahap ke 3 paling kurang 10 persen  dilakukan pada 1 bulan sebelum hari pemungutan suara. “Pencairan dana dilaksanakan paling lambat 14 hari sejak ditandatanganinya NPHD,” bebernya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan  Daerah (BPKPD) Boltim, Oskar Manoppo menyatakan, bahwa pemerintah telah menyetujui pemberian dana hibah  ke KPU dan Bawaslu Boltim sesuai amanah undang-undang. “Kita telah anggarkan melalui APBD Perubahan untuk KPU sejumlah Rp 600 juta dan Bawaslu Rp 400 juta,” tukasnya.

Lebih lanjut, Oskar menjelaskan, bahwa pemberian dana hibah ke dua lembaga tersebut telah sesuai dengan  arahan BPK RI. “Sisanya nanti pada pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang. Itu sesuai dengan pengalaman 2015 lalu,” pungkasnya. Nda