fbpx
Ambangdotco Ambangdotco Berita Terkini Bolmong Raya

Herson Dorong Pemerintah Bubarkan Bapel-BPWS

Herson Dorong Presiden Bubarkan Bapel-BPWS

Ambangdotco, POLITIKA – Politisi PDI Perjuangan asal Sulawesi Utara (Sulut) H Herson Mayulu (H2M) mendesak Presiden Joko Widodo membubarkan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS).

Hal ini terungkap saat Rapat Dengar Pendapat antara Komisi V DPR RI dengan mitra kerjanya, yaitu Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPP) serta Badan Pelaksana BPWS secara daring, Senin (22/06/2020).

Herson menilai, kinerja Bapel BPWS segera dievaluasi. Pasalnya, domain pelaksanaan secara teknis berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Sementara tugas-tugasnya teknis domain Kementerian PUPR. Pembebasan lahan, air bersih, pengembangan SDM, merupakan tugas-tugas yang sudah berjalan dan tidak spesifik perlu. Serahkan saja ke gubernur atau kepala daerah,” tegas anggota DPR RI daerah pemilihan Sulut ini.

BACA JUGA: H2M Ingatkan BP2W Tak Tebang Pilih Pembangunan Desa di Sulut

Persoalan penyerapan anggaran Bapel BPWS sangat sedikit, maka dari itu, Herson merekomendasikan institusi dibubarkan saja karena berdampak pada pemborosan anggaran.

“Anggarannya terlalu sedikit, hanya Rp1,56 miliar, terkesan tidak serius. Mending dibubarkan saja,” sentil Herson.

Tak hanya itu, mantan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) itu, juga secara terperinci mengevaluasi anggaran BMKG dan BNPP yang diusulkan dalam RAPBN 2021. Secara detil, ia menilai pagu anggaran kedua institusi cukup besar.

“BMKG sebesar Rp2,8 triliun dari Rp 3 triliun pagu indikatif yang dimintakan. Sementara untuk BNPP berjumlah Rp2 triliun dari pagu indikatif Rp4 triliun. Saya ingin pengajuan program sesuai dengan kebutuhan prioritas institusi supaya serapannya optimal,” tegasnya.

BACA JUGA: H2M Ingatkan Program Padat Karya Tunai Harus Prioritas

Disatu sisi, ia optimis terhadap lonjakan pertumbuhan ekonomi Indonesia selang pemberlakuan new normal, malahan pertumbuhan ekonomi bisa mendekati angka 4 sampai 5 persen.

Komisi V DPR RI rencananya akan melakukan konsultasi dengan kementerian PUPR dekat-dekat ini, terkait dengan evaluasi pembubaran Bapel-BPWS. Dhay