fbpx
Ambangdotco Ambangdotco Berita Terkini Bolmong Raya

DPRD Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD Boltim 2019

DPRD Setujui Ranperda LPj APBD Boltim 2019

RANCANGAN Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) resmi diparipurnakan DPRD setempat, Rabu (01/07/2020).

Paripurna yang dipusatkan di ruang sidang DPRD Boltim ini dihadiri seluruh legislator dan jajaran pejabat Pemkab Boltim, pemerintah kecamatan serta tamu undangan lainnya.

Ketua DPRD Boltim Fuad Landjar, menyatakan, bahwa rapat paripurna DPRD tentang penyampaian Ranperda pertanggungjawaban APBD 2019 merupakan hasil pembahasan Badan Musyawarah (Banmus).

“Rapat paripurna penyampaian Ranperda pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2019 adalah salah satu hasil program dari Banmus,” tutur Fuad.
Bupati Boltim Sehan Landjar, mengatakan, penyampaian hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel atas kebijakan selama tahun anggaran 2019." terang Sehan.

Pelaksanaan pertanggungjawaban APBD 2019, menurut Sehan berdasarkan peraturan perundang-undangan. “Sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan kepala daerah wajib mengajukan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD selambatnya 6 bulan setelah tahun berakhir,” terang Sehan Landjar.

Ia menambahkan APBD 2019 sudah melewati audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Walaupun pemeriksaan BPK RI dimasa pandemi COVID-19. Namun Pemda Boltim dapat mempertahankan opini WTP yang ketujuh kalinya berturut-turut.Laporan pertanggung jawaban merupakan implementasi dari penerapan kebijakan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan,” pungkasnya. Advertorial