fbpx
Ambangdotco Ambangdotco Berita Terkini Bolmong Raya

DPRD Boltim Endus Sertifikasi Lahan di Kawasan HPT Mooat

DPRD Boltim Endus Sertifikasi Lahan di Kawasan HPT Mooat

Ambangdotco, BOLTIM – DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mengendus aroma tak sedap terkait sertifikasi lahan perkebunan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Kecamatan Mooat.

Buntut paling mencolok, yaitu saat pelebaran akses jalan yang menghubungkan wilayah Mooat dengan Kecamatan Motongkad.

Berdasarkan pantauan jurnalis, aktifitas pelebaran jalan ini justru terkendala protes warga yang memasang plang yang mencantumkan tulisan, “Tanah Hak Milik Sertifikat No.343”.

Hal inilah yang memantik kecurigaan Sofyan Alhabsyi selaku anggota DPRD Boltim. Sofyan pun mempertanyakan keabsahan sertifikat lahan yang berada di Kawasan HPT Mooat.

“Jelas-jelas itu kawasan HPT, kenapa pihak terkait berani menerbitkan sertifkat di areal tersebut. Apalagi sampai menghalangi pelebaran jalan dengan memasang plang nomor sertifikat,” kata Sofyan.

BACA JUGA:

Menurut dia, hal ini justru mengabaikan UU Kehutanan dan Peraturan Menteri Agraria tentang pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara.

“Sebab, sertifikat yang diterbitkan dalam kawasan hutan tanpa ada izin pelepasan kawasan hutan terlebih dahulu oleh Menteri Kehutanan. Setahu saya juga, sekitar 73 hektar lahan yang dialihfungsikan di Desa Bukaka dan Kokapoy. Dan statusnya legal dapat persetujuan dari Kementerian Kehutanan,” sentil Alhabsyi.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pun berencana mendorong rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah instansi terkait mengenai penerbitan sertifikasi lahan di Kawasan HPT Mooat.

“Biar tidak terulang lagi, kami pastikan rapat dengar pendapat dengan Badan Pertahanan Negara (BPN), Camat Mooat serta masyarakat,” tegasnya.

Camat Mooat, Jeane M Kapantow dikonfirmasi terpisah, menuturkan, pihaknya berkali-kali menerima keluhan terkait penerbitan sertifikasi lahan di wilayahnya.

“Untuk sertfikat lahan di Kawasan HPT Mooat ini, menurut penuturan warga terbit sebelum tahun 1984 sebelum ijin lahan ditangani oleh kementerian kehutanan,” sebut Jeane, via layanan WhatsApp, Sabtu (19/09/2020).

Bahkan, dirinya telah memediasi persoalan tersebut saat komplain warga terhadap aktifitas pelebaran jalan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) setempat.

“Walau saya yang punya teritori, tapi persoalan ini adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Warga pemilik lahan itu sudah saya pertemukan dengan Dinas PUPR. Hasilnya, ijin yang dikantongi pemda itu dari Kementerian Kehutanan,” terangnya.

Ia pun justru mempersoalkan ke instansi terkait yang menerbitkan sertifikat tersebut tanpa mengantongi ijin dari Kementerian Kehutanan.

“Harusnya sertifikat itu diperiksa dulu kalau sudah ada ijin dari Kementerian Kehutanan. Harusnya ini dikembalikan ke BPN yang punya wewenang tentang sertifikat,” imbuhnya. Nda