Boltim

Lewat LKPD 2019, Pemkab Boltim Serius Wujudkan WTP Ketujuh

Ambangdotco, BOLTIM – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menargetkan kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesekian kalinya.

Tak pelak, guna mewujudkan ambisi ini Pemkab Boltim terus memperbaiki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut.

Komitmen itu terlihat saat Bupati Sehan Landjar menyerahkan LKPD 2019 ke BPK RI Sulut, bersama sejumlah kepala daerah lainnya, Kamis (12/03/2020).

BACA JUGA :

Tak heran, LKPD unaudited ini merupakan tanggung jawab Pemkab Boltim dalam menunaikan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 yang menyatakan Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK RI paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Inspektur Daerah Boltim Meike Mamahit disela-sela penyerahan LKPD 2019. Ia mengatakan dengan diserahkannya LKPD tersebut, nnantinya BPK RI akan melakukan audit rinci terhadap penggunaan APBD Boltim tahun 2019 terhitung 30 hari pekan depan.

“Setelah pemeriksaan rinci itu, barulah BPK RI mengeluarkan opini atau pendapat atas laporan keuangan. Kita berharap dari hasil pemeriksaan LKPD Boltim ini kita dapat mempertahankan predikat opini WTP dari BPK RI,’’ ujarnya optimis.

Kepala Perwakilan BPK RI Sulut, Karyadi SE MM mengatakan laporan keuangan yang telah diterima pihaknya tersebut akan diperiksa secara rinci sebelum diterbitkan opini.

“BPK kedepan akan melihat bukan saja hanya opini yang diterbitkan namun di laporan keuangan sudah dicantumkan indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam hal indeks ekonomi kesejahteraan yaitu indeks kemiskinan, pengangguran, gini ratio, inflasi serta pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.

Ia mengingatkan Pemkab Boltim tidak berpuas diri dengan opini WTP. Sebab itu merupakan kewajiban yang dipertahakan menjadi tradisi positif pengelolaan keuangan daerah.

“Kedepan BPK tidak hanya melakukan pemeriksaan laporan keuangan tapi bagaimana dampak daripada pengelolaan laporan keuangan dengan pembagunan untuk mensejahterahkan masyarakat,” pungkas Karyadi. Nda

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button