OJK Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional Lewat Subsidi Bunga

OJK Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional Lewat Subsidi Bunga

Ambangdotco, NIAGA –Implementasi program pemerintah guna memulihkan ekonomi nasional di tengah pandemi covid-19 sepenuhnya didukung Otoritas Jasa Keungan (OJK). Salah satunya berupa subsidi bunga melalui penyediaan data dan informasi debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan.

Dilansir dari Antara, Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK Anto Prabowo, mengatakan, pemulihan ekonomi nasional nanti penyediaan data dan informasi debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan merupakan peran OJK yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 65/PMK.05/2020.

“OJK hanya menyiapkan data dan informasi debitur berupa Sistem Layanan Informasi Kredit (SLIK) berdasarkan kriteria pemberian subsidi bunga lewat Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).  Tujuannya dalam rangka validasi data berupa NPWP, NIK serta syarat lain,” Anto Prabowo di Jakarta, Rabu (24/06/2020).

Ia menjelaskan, belum lama ini pihaknya sudah menggelar sosialiasi secara virtual kepada seribu peserta yang melibuti jasa perbankan, perusahaan pembiayaan hingga asosiasi industri jasa keuangan di tanah air.

Malahan dirinya menyampaikan, OJK lebih mendorong pihak perbankan dan perusahaan pembiayaan dalam penyiapan daftar nominatif debitur bila program pemulihan ekonomi nasional mulai diterapkan Kemenkeu.

“Program subsidi bunga malahan program pemerintah yang perlu didorong agar dampak riilnya langsung terasa oleh masyarakat,” tuturnya.

Sesuai peran PMK 65 ini menekankan peran OJK dalam komunikasi dan sosialisasi terhadap industri perbankan dan perusahaan pembiayaan terkait implementasi program subsidi bunga yang rencakan diterapkan pemerintah pusat.

OJK menginginkan Bank Umum, BPR maupun perusahaan pembiayaan dapat memberikan informasi ke debitur tentang kelayakan serta kriteria debitur yang dianggap layak mendapat subsidi bunga.

Di sisi lain, OJK bekerjasama dengan Kemenkeu terus berkoordinasi supaya solusi program ini berjalan dengan prosedur dan tata cara yang mengedepankan aspek tata kelola. Editor