Politik Identitas: Jihadis Madani Gagas Pilgub Sulut Damai di Kotamobagu

Politik Identitas: Jihadis Madani Gagas Pilgub Sulut Damai di Kotamobagu

Ambangdotco, KOTAMOBAGU – Politik identitas jelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Utara, mendapat perhatian serius berbagai tokoh pemuda dan organisasi masyarakat di Kota Kotamobagu.

Pandangan tentang politik identitas tertuang dalam Fokus Grup Diskusi yang digagas Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) bersama Jihadis Madani yang digelar di D' Talaga Resto, Minggu (04/10/2020).

Amatan jurnalis Ambangdotco, rangkaian diskusi yang mengupas persoalan dampak Pilgub Sulut dalam perspektif agama dan kearifan lokal. Hadir dalam diskusi ini, antara lain, GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, BKPRMI, Syarikat Islam, PCNU, KNPI dan para imam masjid dan badan takmir.

Tokoh Marhaen Sulut, Max Siso tampak mengupas tuntas persoalan bangsa termasuk dampak politik identitas seperti agama, etnis, suku dan budaya, yang kerap dimanfaatkan segelintir pihak untuk kepentingan politik.

“Isu ini sering dieskploitasi untuk kepentingan politik. Para pendiri bangsa, jauh-jauh hari telah mengingatkan masalah ini. Sebab sejarah, telah mengingatkan negara ini dibangun secara gotong royong dari ragam etnis dan agama,” tuturnya.

BACA JUGA:

Hamzah Latif, Sekretaris Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Sulut, punya tanggapan serupa. Hamzah juga mengingatkan tugas bersama anak bangsa menjaga keutuhan horizontal antar masyarakat, agar pelaksanaan pesta demokrasi tidak berimbas pada perpecahan.

“Politik adalah keniscayaan, yang utama adalah keutuhan bersama. Kotamobagu bisa menjadi percontohan tentang gerakan moral melawan politik identitas,” harapnya.

Ketua GP Ansor Kotamobagu, Hamri Mokagow pada diskusi tersebut, menyatakan, bahwa dialog ini menjadi penting untuk mendorong iklim demokrasi yang baik jelang Pilgub, serta menghadirkan budaya toleran bagi masyarakat Kotamobagu.

“Sebab, pesta demokrasi harusnya disambut baik dengan gembira dan senang oleh masyarakat, dan jauh dari bentuk-bentuk kampanye dan propaganda yang sifatnya non demokratis,” imbuhnya.

Amal Bahansubu mewakili Pemuda Muhammadiyah Kotamobagu, menilai, politik identitas sendiri memiliki latar belakang persoalan kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Olehnya, prinsip keadilan semesta harusnya menjadi anti tesa dari eksploitasi politik identitas.

“Problem solver leadership adalah solusi. Artinya, kepemimpinan harus menjadi solusi setiap ketimpangan sosial. Pembangunan yang berkeadilan harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Pandangan ini penting diperhatikan semua pihak,” pungkasnya.

Terpisah, Koordinator Jihadis Madani Sulut, Muchammad Burhanuddin di akhir acara diskusi itu, berharap, agar Kotamobagu sebagai starting point penyelenggara kegiatan, yang nantinya akan dilaksanakan di 14 Kabupaten/Kota se-Sulut. Nda