Nasional

Herson Mayulu Kuliti Menteri Desa Soal Honor TPPI

Ambang.co – Anggota Komisi V DPR RI, Herson Mayulu, menyinggung keluhan 3 bulan lamanya TPPI se-Indonesia belum mendapatkan honor dari hasil kerja mereka.

Itu dia sampaikan saat mengikuti rapat kerja sekaligus Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja, Senin (15/03/2021).

Rapat kerja itu dihadiri Menteri Desa PDT dan Transmigrasi di ruang rapat Komisi V Gedung DPR RI, Senayan Jakarta.

Herson Kuliti Menteri Desa Soal Honor TPPI
Herson Mayulu politisi PDI Perjuangan.

Adapun empat agenda yang dibahas antara lain, hasil pemeriksaan BPK RI semester I tahun 2020, refocussing anggaran program 2020, roadmap pengembangan dan pengelolaan daerah tertinggal dan transmigrasi serta pengawasan dan prioritas penggunaan dana desa 2021.

Herson meminta Menteri Desa dan jajaran, agar kedepan menyiapkan regulasi baku terkait tupoksi dari TPPI yang sampai saat ini belum ada.

“Terlebih status dari pendamping itu sendiri apakah masuk sebagai tenaga honorer atau kontrak. Pun dalam aspek pengawasan dana desa perlunya pendamping diberikan kewenangan untuk masuk dan terlibat dalam pengawasan penggunaan dana desa,” sentil Herson.

Politisi PDIP ini juga menimpali, tumpang tindih regulasi yang kurang berkesesuaian lintas kementerian terkait pengeloaan dana desa.

“Saya lihat desa harus patuh kepada Permendagri, Kemenkeu, dan Permen Desa. Sementara dalam regulasi yang ada ini terjadi tumpang tindih,” sebutnya.

Herson Kuliti Menteri Desa Soal Honor TPPI
Menteri Desa-PDT, Abdul Halim Iskandar.

Paling mencolok, dalam Permendagri 114 tidak dijabarkan tentang role mode pembagunan desa berbasis SDGs.

“Sementara dalam Permendesa Nomor 13 Tahun 2020 itu diatur. Kedepannya, perlu ada kesesuaian antara regulasi dari tiga kementerian. Sehingga tidak membingungkan pelaku pelaku di desa terlebih pemerintah desa,” ungkapnya.

Herson mempertanyakan konsep penerapan 50 persen Padat Karya Tunai Desa bersumber dari dana desa yang tidak dirinci secara jelas dalam satu kesatuan regulasi yang utuh.

“Refocussing 8 persen anggaran untuk penanganan covid-19 di desa sementara sudah ada BLT desa. Ini perlu disosialisasikan dan dijelaskan secara rinci. Agar mudah dimengerti hingga di tingkat desa,” singgungnya. Dhay

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button