Patroli

Polres Boltim Lidik Proyek Bermasalah Hingga Penyalahgunaan Dandes dan Bumdes

Ambang.co – Polres Boltim Lidik Proyek. Aroma amis berbagai paket pekerjaan bermasalah yang bersumber dari APBD 2019 maupun Dana Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mulai tercium aparat penegak hukum.

Tak pelak, dari berbagai informasi yang dihimpun redaksi Ambangdotco, paket proyek bermasalah yang kini menjadi bidikan Polres Boltim itu antara lain, pengadaan tiga unit mobil pemadam kebakaran, proyek lapangan futsal Sumber Rejo di Kecamatan Modayag, penyalahgunaan anggaran BUMDes Kotabunan Selatan, penyalahgunaan Dana Desa (Dandes) Lanut hingga proyek RTLH di Dinas Sosial setempat.

Direktur Intelejen Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI), Andy Riyadi menyambut baik langkah aparat kepolisian setempat dalam mengungkap berbagai kejanggalan proses pengerjaan pengadaan fisik yang bersumber dari anggaran daerah.

“Kami merespon positif kinerja kepolisian dalam mengungkap kasus dugaan korupsi di wilayah hukum Polres Boltim. LAKRI mendorong agar kasus-kasus ini dituntaskan tanpa tebang pilih,” kata Andy saat menghubungi redaksi Ambangdotco, Selasa (14/07/2020).

BACA JUGA

Sementara itu, Kapolres Boltim melalui Kasat Reskrim, AKP Marselus Yugo Amboro SIK, menegaskan, dari sekian proyek yang dibidik itu hingga kini masih dalam pengumpulan barang bukti. Bila terbukti, ada kerugian negara dalam proyek – proyek ini akan dikembangkan ke tahap selanjutnya.

“Ada beberapa pihak yang sudah kita mintai keterangan. Karena masih dalam penyelidikan saya belum bisa menyebutkan siapa saja yang sudah dipanggil. Bila sudah rampung dan statusnya naik ke tahap sidik, barulah kami ungkap ke publik,” tutur Yugo.

Kendati demikian, kаtа Yugo, ріhаknуа tіdаk mаіn-mаіn dalam masalah іnі. Kаѕuѕ – kasus іnі, аkаn tetap dіuѕut bila mеrugіkаn uаng nеgаrа.

“Kita tidak mаіn-mаіn ini, tapi sekarang mаѕіh tаhар klarifikasi ke pihak terkait,” ujаrnya terkait Polres Boltim Lidik Proyek.

Pun demikian, dari keterangan yang berhasil diperoleh dari Meyke Mamahit selaku Inspektur Daerah setempat, menyatakan, bahwa dari hasil audit Badan Periksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) belum lama ini, berbagai proyek bermasalah itu sudah dikenakan tuntutan ganti rugi.

“Beberapa ada yang sudah putus kontrak. Pengusahanya kita kenakan sanksi blacklist maupun ganti rugi sesuai rekom dari BPK RI,” terang Meyke baru-baru ini.

 

Penulis: Iskandar Zulkarnain Ahmad

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button