RANCANGAN Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019, diparipurnakan dalam siding tahap dua oleh DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Selasa (16/06/2020).
Seperti biasa, paripurna itu dipimpin langsung Ketua DPRD Bolsel, Ariffin Olii dan dihadiri Bupati Iskandar Kamaru, Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, Sekda Marzanzius Arvan Ohy, serta jajaran pejabat teras di lingkup Pemkab Bolsel.
Dalam laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) dengan TAPD Pemkab Bolsel, yang dibacakan Zulkarnaen Kamaru, mendapat tanggapan akhir dari berbagai fraksi di DPRD Bolsel.
Fraksi Trisakti misalnya, lewat juru bicaranya Abdul Razak Bunsal, Fraksi Gerakan Golkar lewat Sumitro Moha, menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 dibahas selanjutnya ditetapkan menjadi Perda.
Mereka memberikan dukungan kepada pemerintah daerah, mewujudkan laporan keuangan lebih baik demi mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian(WTP) dari BPK RI.
Menariknya, agenda paripurna tersebut digelar dengan memperhatikan protokoler kesehatan guna memutus mata rantai Covid-19.
Kemudian, di akhir paripurna itu ditutup dengan penandatanganan dan penyerahan berita acara keputusan persetujuan bersama DPRD, diserahkan oleh Ketua DPRD Bolsel kepada Bupati Iskandar Kamaru serta disaksikan Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid. Advertorial
